Pengertian Birokrasi

Advertisement

Sejauh ini, birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu: Pertama, menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk pengalokasian sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini berpadanan dengan istilah pengambilan keputusan birokratis. Ketiga, menunjuk pada “kebiroan” atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003). Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan (Castle, Suyatno, dan Nurhadiantomo, 1983).

Pandangan Masyarakat terhadap Birokrasi
— Kualitas kerja rendah
— Biaya mahal dan boros
— Miskin informasi dan lebih mementingkan diri sendiri
— Banyak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, KKN
— Sewenang-wenang
— Arogan

SPRD-971 Maeta Kanako http://corneey.com/wqlFnB

Permasalahan Utama
— Kelembagaan dan tatalaksana: struktur organisasi, inkonsistensi dan instabilitas peraturan perundang-undangan, penggunaan TI
— Sumberdaya manusia: kualitas, sistem penggajian
— Pengawasan: akuntabilitas, etika dan moral
— Pelayanan Publik: standar pelayanan Organisasi: struktur besar, tidak sesuai dengan kebutuhan, bentuk organisasi yang tidak tepat
— Personil: kepangkatan, isu lokalisme, mutasi, peningkatan jumlah pegawai honorer
— Keuangan: anggaran berbasis kinerja, sistem perencanaan yang rumit dan hirarkhis, masalah SPM dan Standar Analisis Biaya (SAB), politisasi anggaran, transparansi
— Perencanaan: sistem perencanaan, keterlibatan masyarakat

Permasalahan Internal dalam Birokrasi
— (1) sistem perekrutan;
— (2) sistem penggajian dan pemberian penghargaan;
— (3) sistem pengukuran kinerja;
— (4) sistem promosi dan pengembangan karir; serta
— (5) sistem pengawasan

Situasi Problematis Birokrasi
— Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa/birokrat (power culture)
— Masih belum terbentuk budaya Birokrasi (service delivery culture)
— Masih tingginya ketidakpastian dalam Birokrasi (cost of uncertainty)
— Budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard
— Rendahnya kompetensi para birokrat

Strategi Utama Reformasi yang dilakukan
(1) merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, dan
(2) menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (PNS) serta relasi antara negara dan masyarakat

Upaya-Upaya reformasi Birokrasi
1.Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan)
2.Pada level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah
3.Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty.
4.Instansi Pemerintah, secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan .