Advertisement
Kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu terwujud dengan maksimal, karena terkendala prosedur tata kelola Pemerintahan yang kurang transfaran dan bersih. Tata kelola Pemerintahan yang transparan dan bersih merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja Pemerintah selama ini hanya terfokus dengan urusan politik, sehingga kesejahteraan masyarakat belum mampu terwujud dengan maksimal.
Pengamat Politik dan Hukum Cokorda Gede Atmaja mengatakan, kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan masyarakat miskin akan tetap miskin, selama prosedur penyelesaian kemiskinan hanya sebatas bedah rumah.
Menurutnya, Pemerintah harus memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat mampu menciptakan usaha sendiri dan tidak bergantung pada peluang kerja yang disediakan Pemerintah. Selain itu, prosedur penegakan hukum yang merupakan dasar Pemerintahan yang transfaran juga belum mampu terlaksana dengan baik.
NHDTB-037 Shino Megumi, Mihara Honoka http://corneey.com/wqlSI0Cokorda Gede Atmaja menambahkan, untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transfaran, selain memprioritaskan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat, komitmen Pemerintah juga sangat diperlukan, terutama dalam hal perbaikan anggaran APBD.
Sebab, selama ini anggaran dalam APBD lebih diprioritaskan pada anggaran rutin, sedangkan anggaran pembangunan hanya memperoleh porsi 25% dari APBD. Padahal, porsi dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan seharusnya seimbang, agar tata kelola Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, masyarakat turut andil mengawasi kinerja Pemerintah, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.