Pengertian Teori Administrasi Publik Menurut Para Ahli

Advertisement

Pengertian Teori Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sitematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi2. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik3. Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6).

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4)4. TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK Berikut teori-teori administrasi publik yang dikutip dari berbagai literatur : 1. TEORI ADMINISTRASI Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. 

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan denga baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Sedangkat Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai bentuk resource allocation models.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan pengahasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

TEORI BIROKRASI

Birokrasi didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara5. 

Birokrasi Ideal menurut Max Weber yaitu :

1. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai jabatan merka.
2. Terdapat hirarki jabatan yang jelas.
3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.
4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.
5. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu ijazah yang diperoleh melalui ujian.
6. Para pejabat digaji dan biasanya juga dilengkapi dengan hak-hak pensiun. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan.
7. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat.
8. Suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit), serta menurut pertimbangan keunggulan (superior).
9. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.
10. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.

Birokrasi yang dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaelerdalam bukunya Reiventing Government (1992), pemerintah seharusnya bersifat :

1. Pemerintahan Katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh.
2. Pemerintahan Milik masyarakat, memberi wewenang dan memberdayakan masyarakat ketimbang melayani.
3. Pemerintahan yang kompetitif, yaitu menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.
4. Pemerintahan yang digerakkan misi, mengubah orientasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil, bukan masukan.
6. Pemerintahan berorientasi kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8. Pemerintahan yang antisipatif, mencegah dari pada mengobati.
9. Pemerintahan desentralisasi
10. Pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.

TEORI FORMULASI KEBIJAKAN6

1. Teori Kelembagaan

Yaitu teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah. Oleh karena itu, apapun dan cara apapun yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan publik.

2. Teori Proses

Teori ini berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Teori ini memberikan rujukan tentang bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada. Oleh karena itu kebijakan publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut (1) Identifikasi permasalahan, yaitu mengemukaan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan, (2) Menata agenda formulasi kebijakan, yaitu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan, (3) Perumusan proposal kebijakan, yaitu mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut, (4) Legitimasi kebijakan, yaitu memilih satu proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari hubungan politik agar dapat diterima sebagai aturan, (5) Implementasi kebijakan yaitu mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan penggunaan pajak, (6) Evaluasi kebijakan, yaitu melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (impact)dan kelompok sasaran dan non-sasaran, memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

3. Teori Kelompok

Teori ini mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti teori ini adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik. Individu dan kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal dan informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk melahirkan kebijakan publik yang dibutuhkan.

4. Teori Elit

Teori elit, yaitu teori yang berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini berkembang dari kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit.

5. Teori Rasional

Teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan tingkat rasionalitasnya. Rasional yang dimaksud adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai, dengan kata lain teori ini lebih menekankan pada aspek efisiensi.

6. Teori Inkrementalis

Pada dasaranya teori inkrementalis merupakan kritik terhadap teori rasional. Para perumus kebijakan tidak pernah melakukan proses seperi yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya. Ada kekhawatiran bahwa akan muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang sebelumnya harus dipertahankan untuk menghindari konflik. Teori ini berasumsi bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori pragmatis. Pendekatan ini digunakan ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul. Pilihannya yaitu melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya.

7. Teori Permainan

Teori permainan ini muncul setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-peranyaan yang muncul dan sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, karena sebagian besar dari fakta tersebut tersembunyi. Teori permainan adalah sangat abstrak dan deduktif dalam formulasi kebijakan. Konsep kunci dari teori ini adalah strategi. Jadi teori in mempunyai tingkat konservatis yang tinggi karena pada intinya adalah strategi defensif. Intinya adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan paling riil, bahwa setiap warga negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika ia mengambil keputusan, lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan yang bisa menurunkan keefektivan keputusan.

8. Teori Pilihan Publik

Teori ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas kepentingan tersebut. Kebijakan ini berasarkan teori ekonomi pilihan publik, yang mengasumsikan bahwa manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan dengan prinsipnya buyer meet seller, supply meet demand.Inti dari teori ini adalah setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi penguna. Secara umum teori ini merupakan konsep yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikanpilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum keputusan diambil.

9. Teori Sistem

Teori ini dipelopori David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang pada akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Asumsi dari teori ini adalah Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam teori ini dikenal tiga komponen yaitu input, proses dan output. Salah satu kelemahan dari teori ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pada akhirnya kita kehilangan pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. Formulasi keijakan dengan menggunakan teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Penggunaan teori ini, merupakan pendekatan yang paling sederhana, namun cukup komprehensif, meskipun tidak memadai lagi digunakan untuk dipergunakan sebagai landasan perumusan kebijakan dan atau pengambilan keputusan.

10. Teori Demokrasi

Menurut Nugroho dalam Pasolong (2011:57) teori ini dikatakan sebagai teori “model birokrasi” karena menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikutsertakan sebanyak mungkin. Teori ini berkembang khususnya di negara-negara yang baru saja mengalamai transisi ke demokrasi. Teori ini biasanya dikaitkan dengan implementasi Good Governance bagi pemerintahan yang menggunakan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya. 

TEORI MANAJEMEN PUBLIK 

Definisi Manajemen Publik

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen (2013 : 1), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Sedangkan definisi Manajemen Publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman7 mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management” meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manejemen Publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik. Manjemen publik adalah suat studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Lima Fungsi Utama Manajemen8

1. Planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. Staffing, yaitu menentukan keperluan-keperluan SDM, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5. Controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Pergeseran Paradigma Menurut Keban (2008 :94-103) perkembangan manajemen paling tidak dipengaruhi oleh tiga pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik.

1. Manajemen Normatif

Pendekatan manajemen normatif melihat manejemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Aliran manajemen normatif dikenal melalui rumusan fungsi-fungsi manajemen bisnis dengan nama POSDCORB ( Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting).

Sementara itu R. Miles (1975) meletakkan fungsi-fungsi menajemen ke dalam tiga teori yaitu (1) Model Tradisional, (2) Human Relation, (3) Human Resource.

1) Model Tradisional, 

Manajer berasumsi bahwa pekerjaan itu tidak menyenangkan bagi manusia, upah lebih penting dari kerja itu sendiri, dan bahwa hanya sedikit sekalli orang yang memiliki pengendalian dan pengarahan diri, maka jalan keluar yang dilakukan manajer adalah melakukan supervise ketat, merumuskan berbagai cara dan prosedur kerja sesederhana mungkin, dan memaksakan apa yang diinstruksikannya kepada bawahan.

2) Model Human Relation. 

Manajer berasumsi bahwa bawahannya ingin merasa berguna dan penting, dikenal sebagai individu yang berarti, dan bahwa keinginan itu mungkin jauh lebih penting dari pada uang, makajalan keluarnya adalah memuji individu mereka atau bawahannya agar merasa penting/berguna, selalu mendengarkan keluhan dan saran bawahannya, dan membiarkan bawahannya melakukan pengendalian dan pengarahan diri dalam hal-hal rutin.

3) Model Human Resource. 

Manajer berasumsi bahwa orang bisa saja tertarik terhadap pekerjaan yang menantang, memiliki kreativitas, dan inisiatif serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengarahkan pengendalian dan pengarahan dirinya, maka yang dilakukan manajer tersebut adalah memanfaatkan kemampuan SDM yang ada pada bawahannya, memberikan peluang agar merka dapat berkreasi dan berinisiatif, serta memberikan dorongan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif.

2. Manajemen Deskriptif

Pendekatan ini dapat dilihat dari karya H. Mintzberg (1973) yang memberikan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Menurut Mintzberg fungsi-fungsi manajemen yaitu kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif, dan teknis.

3. Manajemen Publik

Woodrow Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut dunia bisnis, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan. Empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu :

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi;
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;
3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
4. Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik (Perry dan Kraemer dalam Keban, 2008:100).

Pada dasawarsa 1990an mulai berkembang model New Public Management (Hugesh, 2003 dalam Keban, 2008: 103-104) atau disingkat dengan NPM. Dalam NPM ini pemerintah diajak:

1. Meninggalkan paradigma admistrasi tradisional dan sedapat mungkin beralih perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja,
2. Melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai, dan para pekerja lebih fleksibel,
3. Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personal lebih tegas, sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas, lebih memperhatikan evaluasi program yang sitematis, dan mengukur dengan menggunakan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas,
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari dari netral, 5) Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi saja (melibatkan sektor swasta),
5. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

DAFTAR PUSTAKA

• Albrow, M. 2004. Birokrasi. Penerjemah : M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta : Tiara Wacana.
• Keban, Y. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media.
• Osborne, D. dan Ted Gaebler. 2000. Mewirausahakan Birokrasi. Cetakan Keenam. Penerjemah : Abdul Rosyid. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
• Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
• Terry, G.R., dan Leslie W. Rue. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Keempatbelas. Jakarta : Bumi Aksara

SUMBER / CATATAN KAKI ARTIKEL DI ATAS

• 1 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 10.
• 2 ibid. hlm. 2-3.
• 3 Pendapat A. Dunsire terebut dikutip oleh Denovan dan Jackson (1991 : 9) yang menunjukkan variasi batasan tentang “administrasi” yang dikutip ulang oleh Yeremias. T. Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. (Yogyakarta : Gava Media, 2008), hlm. 2.
• 4 ibid. hlm. 3
•  5 Martin Albrow, Birokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm.4.
•  6 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 52-57
•  7 ibid., hlm. 83
•  8 G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Keempat belas(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 9-10.